MANTAN MENPAN-RB (AZWAR ABUBAKAR): BANYAK TENAGA HONORER YANG DIANGKAT KARENA FAKTOR KEDEKATAN

Salam berjuang bagi rekan-rekan Honorer di seluruh Indonesia. Dari aksi yang dilakukan rekan-rekan honorer beberapa hari belakangan ini telah mengundang beberapa pendapat yang salah satunya datang dari Mantan MenPAN-RB Azwar Abubakar. Ia menyoroti pola pengangkatan tenaga honorer di daerah karena faktor kekerabatan.
"Waktu otonomi-otonomi digulirkan, semua orang angkat siapa saja. Banyak sekali yang diangkat karena kepentingan kedekatan. Mengangkat tak sesuai kebutuhan, tak sesuai kompetensi," kata Azwar usai diskusi 'Mengejar Takdir Tenaga Honorer di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/2/2016).




Ke depannya, Azwar yang merupakan menteri di era Kabinet Indonesia Bersatu II ini berharap mekanisme pengangkatan tenaga honorer disesuaikan dengan kebutuhan. Jika tidak, Azwar khawatir akan semakin banyak yang menuntut dijadikan PNS.
Proses seleksi dari tenaga honorer menjadi PNS harus adil, kata Azwar. Pengangkatan tenaga honorer di daerah, menurut dia, merupakan tanggung jawab pemerintahan daerah.
"Memang sudah diputuskan 2005 enggak boleh lagi ada honorer. Jadi tanggung jawabnya Bupati Kabupaten, kota, jangan semuanya lepas daerah ke Jakarta (pusat). Kasihan dong," ungkap Azwar.
Sebelumnya dalam diskusi ada pula salah seorang tenaga honorer bernama Simon yang bergaji Rp 300.000 sejak diangkat tahun 2004 hingga saat ini. Menurut Azwar, seharusnya kantor tempat Simon bekerja yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerjanya.
"Jadi enggak bisa menteri dilepaskan sendirian tanpa libatkan kabupaten/kota. Ya, ini kerjaan di luar porsi pemerintah pusat tugasnya," ungkap Azwar. 

Demikian informasi yang kami lansir dari News.Detik.Com. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan terima kasih.

1 Response to "MANTAN MENPAN-RB (AZWAR ABUBAKAR): BANYAK TENAGA HONORER YANG DIANGKAT KARENA FAKTOR KEDEKATAN"

  1. Tenaga honorer,
    Sebagian masyarakat masih menganggap merupakan langkah yg lebih dekat untuk bisa menjadi CPNS, fenomena yg muncul belakangan ini banyak pejabat di SKPD nya masng masing berusaha memasukkan keluarga di lingkungan instansinya dibalik susahnya lapangan pekerjaan, PHK, dan susahnya sistem penerimaan CPNS serta moraturium yg belum jelas kapan berakhir.
    Bila dilihat lebih dalam kouta kebutuhan tenaga honorer masih belum menggunakan alat ukur yg tepat, dengan gaji upah yg lumayan besar tidak berimbang dengan tingkat beban kerja dan efesiensi, banyak dari mereka yang duduk duduk , maen game, rapel absen bahkan lebih santai dari PNS nya. Sementara di sisi lainnya ada beberapa yg rajin dengan beban kerja yg berat.
    Berikutnya perusahaan outsourching yg merekrut mereka juga tidak menerapkan mekanisme psikotes untuk mengukur intelektualitasnya serta tidak menggunakan sistem grade pengupahan. Terlihat jelas antara karyawan yg tua dengan beban tanggungan 3 anak dan istri sama saja dengan bujangan tanpa beban yg masih ikut orang tua, terlebih dari sisi beban dan resiko kerja, antara yg rajin, dilapangan berkeringan di bawah sinar matahari tidak ada bedanya dengan yg santai maen game di ruang ber ac, bahkan yang sangat jarang masuk, karena memang sejatinya tidak ada kerjaan, seperti yg dikemukakan di awal, unefesiensi. Belum lagi kedepannya masalah yg timbul akibat nepotisme masing – masing membawa keluarga ini akan bermuara saling sepak menyepak sefihak dalam lingkup keterbatasan kouta dan anggaran yg tersedia.

    BalasHapus