BERIKUT ADALAH ALASAN UTAMA PNS DAERAH TIDAK MAU DIMUTASI KE PUSAT DAN JIKA MENOLAK INILAH SANKSI TERBERAT YANG DITERIMA

Selamat malam rekan-rekan sekalian. Berikut kami informasikan terkait akan dilakukannya mutasi oleh Pemerintah bagi rekan-rekan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mutasi yang dilakukan oleh Pemerintah ini tidak bisa di tolak berdasarkan Amanat UU Pemda dan jika ada PNS yang berani menolak akan diberikan sanksi yang sangat berat. Untuk selengkapnya silahkan simak informasi berikut ini.


Berikut alasan utama PNS Daerah tidak mau di Mutasi ke Pusat
Sejumlah instansi daerah yang memiliki tunjangan kinerja daerah (TKD) tinggi menolak melakukan pengalihan status PNS. Pasalnya, PNS yang selama ini menerima tunjangan berlebih harus menyesuaikan income-nya dengan instansi baru.
"Memang ada beberapa instansi menolak, seperti Jakarta. TKD-nya sudah tinggi, ketika harus dipindahkan ke pusat untuk jabatan penyuluh KB/petugas lapangan KB, dan lainnya, banyak yang menolak," ungkap Karo Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat kepada JPNN, Rabu (20/4).
Tapi ada juga PNS yang senang, seperti penyuluh KB di kab/kota/provinsi. Begitu statusnya dinaikkan ke pusat, banyak yang bersuka cita karena akan menerima tunjangan kinerja.
"Jadi ada yang senang dan banyak tidak senang. Yang senang biasanya PNS yang sebelumnya TKD-nya rendah akhirnya naik. Yang tidak senang, ‎PNS dengan tunjangan tinggi akhirnya turun karena disesuaikan dengan kemampuan daerah di mana dia ditempatkan," paparnya.
Untuk menindak instansi yang menolak dialihkan, menurut Tumpak, Kementerian Dalam Negeri merupakan paling berkompeten. Sebab, Kemendagri punya power mengurus pemerintahan daerah.
"Kalau BKN tidak punya kewenangan untuk memaksa. BKN cuma membuat peraturan kepala saja serta SK pengalihan," tandasnya.

Jika Menolak Mutasi berikut adalah sanksi terberat yang akan diterima
PNS daerah yang dimutasi baik ke pusat, provinsi, kabupaten/kota tidak bisa menolak. Bila menolak, PNS bersangkutan akan mendapatkan sanksi cukup berat.
"Pengalihan PNS merupakan amanat UU Pemda. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka PNS harus menerima itu," tegas Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmadja di kantornya, Rabu (20/4).
Dia mengatakan, gaji PNS akan ditahan jika menolak dimutasi. Sebab, gaji melekat di instansi baru. Misalnya, PNS‎ jabatan Metrologi Legal, Penera, Pengamat Tera, Pengawas Kemetrologia yang sebelumnya menerima gaji di provinsi harus ikut penggajian kab/kota setelah dimutasi.
"Memang konsekuensi yang diterima tunjangan kinerjanya berkurang walaupun gaji pokok tetap sama. Tapi itu harus diterima, kalau PNS-nya menolak, instansi yang ditinggalkan tidak bisa menggajinya lagi. Sementara instansi baru tidak bisa menggaji pula jika yang bersangkutan tidak bekerja," tuturnyaDemikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait akan dilakukannya mutasi oleh Pemerintah seperti yang dilansir dari JPNN.COM. Semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat dan terima kasih.

0 Response to "BERIKUT ADALAH ALASAN UTAMA PNS DAERAH TIDAK MAU DIMUTASI KE PUSAT DAN JIKA MENOLAK INILAH SANKSI TERBERAT YANG DITERIMA"

Posting Komentar