ALHAMDULILLAH.. PRESIDEN MENYETUJUI 1.283 HONORER DI LINGKUP PEMPROV MENJADI PNS. BERIKUT PENJELASANNYA

Polemik Honorer yang berkepanjangan akhirnya membuahkan hasil, meskipun tidak bisa kita katakan bahwa permasalahan Honorer sudah tuntas di seluruh Indonesia. Berikut ini adalah sedikit penyelesaian honorer di daerah dan merupakan perjuangan oleh pejabat provinsi yang akhrinya membuahkan hasil sebanyak 1.283 honorer sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden untuk diangkat menjadi PNS. Berikut informasi selengkapnya.
Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi, Ketua DPR Papua Barat, Pieters Kondjol agar dapat bertemu langsung Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan para pegawai honorer akhirnya terkabul. Gubernur, Ketua DPR PB bersama Sekda Drs Nathaniel Mandacan dan Wakil Ketua MRP PB, Anike Sabami, Senin (6/6) siang diterima Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta.



Ketua DPR PB kepada wartawan via sambungan telepon, kemarin menuturkan, para pertemuan ini Presiden didampingi Mensesneg Pratikno dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB).
Ada hal mengembirakan dari pertemuan ini. Menurut Pieters Kondjol, Presiden merespon agar para tenaga honorer di lingkup Pemprov Papua Barat  berjumlah 1.283 orang ini dapat diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau ASN (aparatur sipil negara).  ’Pada pertemuan ini, Presiden sudah menjawab agar tenaga honorer dapat diangkat sebagai pegawai negeri. Presiden memerintahkan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memproses itu (pengangkatan honorer menjadi PNS),’’ tandasnya.
Pieters Kondjol mengatakan, dari pernyataan Presiden, proses pengangkatan seribu lebih tenaga honorer ini dapat dilakukan tahun 2016. Atas kebijakan  ini, ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden yang telah mendengarkan harapan para honorer. ‘’Presiden menjawab, honorer agar diangkat tahun ini. Diproses sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden RI,’’ tandasnya dari di ujung telepon selulernya.
Dalam proses pengangkatan para tenaga honorer ini,lanjut Pieters Kondjol, akan dikoordinasikan antara Pemprov Papua Barat bersama Kemenpan dan RB. ‘’Semua sudah disetujui Presiden,tinggal secara teknis akan diatur,’’ tandasnya.
Pemprov Papua Barat tak keberatan untuk membiayai 1.283 tenaga honorer  ini bila sudah diangkat jadi pegawai negeri. Hal ini pula disampaikan Ketua DPR PB pada Presiden. ‘’Dari sisi kemampuan daerah siap. Tadi,saya sampaikan ke  Pak Presiden, bahwa Provinsi Papua Barat siap membiayai dan tidak ada persoalan. Dan ini sudah terjadi selama ini. Cuma sekarang,status mereka di-PNS-kan,’’ imbuhnya.
Sebelumnya, 2 Maret 2016 lalu, Gubernur, Ketua DPR PB dan Ketua MRP PB sudah melakukan pertemuan membicarakan perjuangan para honorer ini. Hasil pertemuan gubernur, ketua DPR PB dan ketua MRP PB mengusulkan untuk bertemu Presiden. Perjuangan para honorer ini, imbuh Pieters, sudah cukup lama. Ada honorer yang mengabdi sejak tahun 2005. Bahkan sudah 3 kali bertemu dengan Menpan dan RB), namun belum juga ditindaklanjuti. "Kami mau bertemu dan minta langsung kepada Bapak Presiden Indonesia agar kebijakan moratorium atau pemberhentian sementara penerimaan pegawai negeri ini tidak berlaku di Provinsi Papua Barat,’’ ujarnya.
Jokowi perlu mempertimbangkan kekhususan di Papua Barat. Dan Pemprov Papua Barat sendiri sanggup memberi gaji 1.283 honoer bila sudah diangkat sebagai PNS. "Dari sisi keuangan daerah kami mampu, sehingga kami minta kepada pemerintah pusat untuk menyetujui karena ini terkait dengan kekhususan yang kami miliki. Sebanyak 1.283 honorer ini harus menjadi pegawai negeri sipil,’’ tuturnya.
Demikian informasi yang kami sampaikan terkait 1.283 honorer sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden untuk diangkat menjadi PNS seperti yang dilansir dari idhonorer.com. Semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat dan terima kasih.

0 Response to "ALHAMDULILLAH.. PRESIDEN MENYETUJUI 1.283 HONORER DI LINGKUP PEMPROV MENJADI PNS. BERIKUT PENJELASANNYA"

Posting Komentar