BERIKUT ADALAH HASIL AKSI DAMAI (1512). DITERIMA PIMPINAN DPR INILAH 5 TUNTUTAN HONORER

Selamat beraktifitas kami sampaikan kepada rekan-rekan situsguruindonesia.com. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 15 Desember 2016 kemarin sebanyak ribuan perwakilan Honorer seluruh Indonesia melakukan aksi damai yang dikenal dengan aksi damai 1512. Perwakilan Honorer diterima oleh pimpinan DPR dan mengajukan tuntutan, berikut adalah 5 poin tuntutan Honorer.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah didampingi Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka, menerima puluhan perwakilan Presidium Komite Nasional Revisi UU ASN, di kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (15/12).

Di depan pimpinan dewan, komite yang terdiri dari pegawai pemerintah bersatus tidak tetap, tenaga honorer, pegawai tetap Non-PNS dan pegawai kontrak di pemerintahan, menyampaikan dukungan terhadap revisi UU ASN.
"Komite mendukung DPR untuk segera mengesahkan perubahan atas UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN sebagai RUU usul inisiatif DPR, untuk selanjutnya dibahas," kata juru bicaranya Mariani, seorang bidang desa yang telah mengabdi sebagai PTT sejak 2006.(fat/jpnn)
Berikut tuntutan Komite Nasional Revisi UU ASN, untuk menjadi pertimbangan DPR:
1. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang pada saat undang-undang ini diundangkan telah secara terus-menerus bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit selama 3 (tiga) tahun wajib diangkat menjadi PNS secara langsung tanpa melalui ujian hanya seleksi administrasi dengan verifikasi dan validasi data untuk mencegah terjadinya data kepegawaian fiktif.
2. Semua pegawai ASN tanpa terkecuali  berhak atas program jaminan sosial sesuai dengan amanat UU Nomor 40 tahun  2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu  5(lima) program jaminan sosial : Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian.
3. Perlu dibuatkan peraturan pelaksanaan dari revisi UU ASN ini yaitu
harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak
Undang-Undang ini diberlakukan.
4. Harus diatur ketentuan tenggat waktu pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap nonPNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS dimulai enam bulan dan paling lama tiga tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.
5. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pemerintah tidak
diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawaitidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak.
Demikian informasi yang kami sampaikan terkait tuntutan Honorer seperti yang kami lansir dari jpnn.com. Semoga informasi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih.
Jika informasi ini penting silahkan rekan-rekan bagikan dengan media sosial yang rekan-rekan ikuti. Terima kasih.

0 Response to "BERIKUT ADALAH HASIL AKSI DAMAI (1512). DITERIMA PIMPINAN DPR INILAH 5 TUNTUTAN HONORER "

Posting Komentar