PRESIDEN JOKOWI INSTRUKSIKAN MENTERI KEUANGAN UNTUK MENYEDERHANAKAN SPJ PNS, GURU DAN KEPALA SEKOLAH

Surat pertanggungjawaban (SPJ) merupakan hal wajib yang harus dikerjakan di kalangan birokrasi. Hal ini yang menurut Presiden Jokowi menjadi penghambat untuk peningkatan kinerja, dengan ini presiden Jokowi telah menginstruksikan kepada Menteri Keuangan untuk memperhatikan dan membeikan solusi penyederhanaan SPJ. Berikut pernyataan dari Presiden Jokowi.
Presiden Joko Widodo mengaku jengkel dengan kenyataan di lapangan terkait Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlalu sibuk mengurus Surat Pertanggujawaban (SPJ). Bahkan Jokowi menyebut setidaknya 60-70 persen proses birokrasi terserap untuk menyelesaikan SPJ. 


Hal ini, menurutnya, menjadi hambatan bagi PNS untuk memaksimalkan kinerjanya dan mengurus hal penting lainnya termasuk melayani masyarakat.

Jokowi mengisahkan, pernah satu kali ia sengaja melakukan kunjungan ke lapangan dan ke sawah untuk menemui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Namun yang ada, seluruh petugas PPL justru sedang berada di kantor. Ketika ditanya alasannya, mereka mengaku kepada Jokowi sedang merampungkan SPJ. 
"Di PU juga sama, kenapa tidak ada pengawas proyek rutin yang ada di lapangan, kualitas jalan, jembatan. Sama. Lembur tengah malam pada ngerjain SPJ. Guru, kepala sekolah juga sama. Sampai tengah malam, saya pikir menyiapkan kegiatan belajar anak, ternyata mengerjakan SPJ," katanya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom di Fairmont, Jakarta, Selasa (6/12).
Jokowi mengaku telah menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengusut perihal SPJ ini di lapangan. Berdasarkan keterangan Menkeu, memang setiap kementerian dan lembaga bisa saja dipaksa menyiapkan 70 laporan pertanggungjawaban dalam satu tahun anggaran.
Kondisi ini tentu menyita banyak energi dan waktu bagi PNS yang seharusnya bisa bekerja lebih optimal. 
"Ini apa tho bu. Masa laporan sampai 16. Ini apa? Dibaca nggak sihsampai 44 laporan satu barang. Ini inefisiensi birokrasi kita termasuk di sini. Sehingga saya perintahkan Bu Menteri dua saja cukup dari 44 potong. Yang paling penting kontrol sehingga cepat ketemu," ujar Jokowi.
Sementara itu Sri Mulyani dalam kesempatan yang sama menambahkan, setiap Kepala Sekolah bisa saja mendapat anggaran dari Kabupaten dan Provinsi serta Kementerian dan Lembaga yang membutuhkan 4 hingga 6 laporan untuk setiap penyalur anggaran.
Demikian informasi yang kami sampaikan terkait SPJ seperti yang dilansir dari republika.co.id. Semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat dan terima kasih.

0 Response to "PRESIDEN JOKOWI INSTRUKSIKAN MENTERI KEUANGAN UNTUK MENYEDERHANAKAN SPJ PNS, GURU DAN KEPALA SEKOLAH"

Posting Komentar