BKN TETAPKAN PAYUNG HUKUM PENGALIHAN STATUS PNS. BERIKUT PAYUNG HUKUM DAN PENJELASAN IKHTISARNYA

Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengeluarkan payung hukum terkait pengalihan status PNS. Berikut payung hukum dan penjelasan singkatnya.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menetapkan payung hukum pengalihan status PNS. Ini untuk memenuhi amanat UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

Menurut Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan, ada sembilan Peraturan Kepala BKN (Perka BKN) yang ditetapkan.
“Dengan adanya sembilan perka tersebut, BKN telah melakukan pengalihan status PNS pada sejumlah urusan, dari kabupaten/kota ke provinsi atau sebaliknya dan dari kabupaten/kota ke pusat,” kata Ridwan, Selasa (3/1).
“BKN siap bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian/lembaga, pemerintah pprovinsi, dan kabupaten/kota agar proses pengalihan ini bisa berjalan lancar tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik,” ujar Ridwan.
Ikhtisar Perka BKN yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut:
  1. Perka 48/2015‎
Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pengawasan Ketenagakerjaan Menjadi PNS Daerah Provinsi‎ Kementerian Ketenagakerjaan‎
‎2. Perka 1/2016‎
Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Menjadi PNS Daerah Provinsi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  1. Perka 6/2016
Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh KBdan Petugas Lapangan KB Menjadi PNS Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional‎ (BKKBN‎)
  1. Perka 2/2016
Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Selain yang Melaksanakan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota Menjadi PNS Daerah Provinsi‎ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan‎
  1. Perka 8/2016
Pelaksanaan Pengalihan PNSyang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Kementerian Perhubungan‎
  1. Perka 9/2016
Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Provinsi yang Melaksanakan Metrologi Legal Menjadi PNS Daerah Kabupaten/Kota‎ Kementerian ESDM‎
  1. Perka 10/2016
Pelaksanaan Pengalihan PNS yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian ESDM
  1. Perka 7/2016
Pelaksanaan Pengalihan PNS Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan Menjadi PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
  1. Perka 19/2016
Pelaksanaan Pengalihan PNS Provinsi UPTD Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Menjadi PNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan‎
Demikian informasi yang kami sampaikan terkait pengalihan status PNS seperti yang kami lansir dari fajar.co.id. Semoga informasi yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih.

0 Response to "BKN TETAPKAN PAYUNG HUKUM PENGALIHAN STATUS PNS. BERIKUT PAYUNG HUKUM DAN PENJELASAN IKHTISARNYA"

Posting Komentar